Sabtu, 23 April 2011
Can't Wait for Never Say Never
Pada nungguin Never Say Never ngaakk??? ho..ho..hooo...kalau gue sih nungguin bangetttt karena pemainnya Justin Bieber. Penyanyi yang satu ini lagi banyak di idolakan oleh cewek cewek ABG di seluruh dunia. Rencananya kan tayang akhir april ini. Cukup lama juga buat dinanti.Sebenarnya pengen liat aksi akting-nya justin bieber saja yang memiliki wajah imut ini dan makin keren aja.. Buat yang ngakunya Fans berat Justin Bieber wajib nonton film never say never - nya
Baru Kali Ini Suka Sama Justin Bieber
Selama ini teman - teman pada suka sama Justin Bieber, dan sering ngebahas. Gue biasa aja, cenderung heran, apa sih yang spesial dari Penyanyi asal Kanada itu. Tapi setelah liat di televisi, majalah dan dengerin lagu lagunya, gue jadi suka bangetttt. Abis penyanyi ini banyak banget hikmahnya yang bisa diambil. Oke banget deh pokoknya...he..he..hee... Gabung deh sama penggila Justin Bieber lainnya
Forever T2
Gue cuma mau cerita kalau gue tuh ngefans banget sama T2. Dua cewek asal Bandung itu cantik cantik banget, suaranya bagus, style-nya pun juga oke, lagunya juga top banget dan mereka juga baik baik banget.
Gue tuh ikutan T2 Lovers, dulu sering banget foto - foto bareng mereka , tapi kalo sekarang sudah jarang karena sudah banyak kegiatan. Sebelumnya ikutan T2 Lovers agak kesulitan kalau mau ketemu, tapi pas sudah ketemu dan masuk gampang banget buat ketemu. Jadi kalau menurut gue sih, kalau beneran nge-fans sama idola , mendingan ikutan fans clubnya aja. Jangan ragu buat gabung. Lebih asyik, kok !
Gue tuh ikutan T2 Lovers, dulu sering banget foto - foto bareng mereka , tapi kalo sekarang sudah jarang karena sudah banyak kegiatan. Sebelumnya ikutan T2 Lovers agak kesulitan kalau mau ketemu, tapi pas sudah ketemu dan masuk gampang banget buat ketemu. Jadi kalau menurut gue sih, kalau beneran nge-fans sama idola , mendingan ikutan fans clubnya aja. Jangan ragu buat gabung. Lebih asyik, kok !
Manajemen Operasional
BAB I
PENDAHULUAN
Persaingan di Indonesia maupun di Dunia, dewasa ini tampak sedang meningkat. Hal ini menyebabkan manajemen di seluruh dunia menjadi pemikiran pokok dan kompetitif. Jika suatu perusahaan ingin perusahaannya memperoleh laba, dapat berjalan lancer dan dapat tetap bertahan di Dunia bisnis mereka harus benar – benar memikirkan secara matang cara kerja, tenaga kerja dll dalam memanajemen perusahaan tersebut. Mereka harus dapat menerima masukan – masukan dari konsumen atau pihak – pihak yang terkait dan harus dapat mempelajari inti – inti manajemen yang baik, agar perusahaan mereka terus berkembang di masa yang akan datang.
Bagi pengusaha yang bekerja di Negara – Negara yang ekonominya yang sedang berkembang, diharuskan memiliki manajemen atau cara kerja yang efisien, dan memiliki strategi pemasaran untuk menembus dinding persaingan yang sedang meningkat pada saat ini.
Berdasarkan pernyataan – pernyataan yang tertera diatas, penulis ingin mengetahui seluk beluk pemasaran dari Pemastian Mutu dan Strategi Pemanfaatan Faktor – faktor Produksi Dalam Perusahaan.
1.1 Pembatasan Masalah
Pada penulisan ini penulis membatasi masalah pada latar belakang dan permasalahan.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan dan pembatasan masalah diatas perumusan masalah penulisan adalah sebagai berikut :
1. Definisi Manajemen Mutu
2. Perkembangan Manajemen Mutu
3. Model Manajemen Mutu Menurut Para Ahli
4.
1.3 Tujuan Penulisan
Tugas ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah didapat dalam proses mengajar di suatu lembaga pendidikan tentang seluk – beluk pemasaran dari suatu perusahaan – perusahaan terbesar dalam tingkat nasional maupun internasional.
1.4 Metode Pengumpulan Data
Data – data dikumpulkan melalui media cetak dan elektronik. Seperti : Buku, Internet dll.
1.5 Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
1.1 Pembatasan Masalah
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penulisan
1.4 Metode Pengumpulan Data
1.5 Sistematika Penulisan
Bab II : Pembahasan
II.1 Arti dan tujuan Pengawasan Kualitas
II.2 Pandangan konsumen atas Mutu
II.3 Pelaksanaan Pengawasan Kualitas
Bab III : Kesimpulan dan Saran
Bab IV : Referensi
BAB II
Pembahasan
II.1 Definisi Mutu/Kualitas (Quality)
MUTU/KUALITAS:
• sesuatu yang yang dapat disempurnakan dan memiliki nilai yang bisa ditawarkan kepada konsumen (Masaaki Imai).
• Kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. (J.M.Juran)
• Kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability dan cost effectiveness.(Crosby)
• “Suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan,orang,proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. (David L.Goetsch dan Stanley David)
• Keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dintakan secara tegas maupun tersamar. (ISO 8402 & SNI 19-8402-1991)
ISTILAH LAIN :
• Kendali mutu : cara untuk memproduksi barang dan jasa secara ekonomis sesuai dengan keinginan pelanggan.
• Gugus kendali mutu : suatu kelompok kecil yang dengan sukarela melaksnakaan kegiatan pengendalian mutu ditempat kerja yang melakukan pekerjaannya secara berkesinambungan sebagai bagian dari program di seluruh perusahaan dibidang pengendalian mutu, pengembangan diri, pendidikan bersama, pengendalian arus dan penyempurnaan ditempat kerja.
• Pemastian mutu : menjamin bahwa mutu produk memuaskan, dapat dipercaya tetapi ekonomis bagi pelanggan.
• Penyebaran mutu :teknik untuk menyebarkan persyaratan pelanggan kedalam desain karakteristik dan menyebarkan kedalam sub-sistem seperti komponen, suku cadang dan proses produksi.
• Manajemen jepang Mutu diistilahkan KAIZEN sesuatu yang yang bisa “disempurnakan” secara berkesinambungan sehingga identik dengan istilah kendali mutu, pengendalian mutu statistical, gugus kendali mutu.
II.2 Perkembangan Manajemen mutu
Masa pertama (70-an)
1. Pasar berkembang dengan pesat
2. konsumen semakin kritis terhadap produk
3. SDM murah dan berlimpah, tetapi sedikit sekali tingkat kualitasnya.
4. kepercayaan bahwa sukses dengan produk yang dieprbaiki dapat memperbaiki kelambanan operasional tradisional
5. Mananjemen lebih mengutamakan peningkatan penjualan daripada penguranagan biaya.
Situasi baru (200-an)
1. peningkatan tajam biaya material, energi dan karyawan.
2. sarana produksi yang melebihi kapasitas
3. Peningkatan persaingan antar perusahaan dengan pasar yang jenuh
4. Perubahan nilai pelanggan yang menuntut mutu yang lebih baik.
5. Kecenderungan untuk lebih cepat yang memperkenalkan produk baru
6. Kecenderungan untuk menurunkan titik inpas
II.3 Model Manajemen mutu menurut para ahli :
Menurut Philip B. Crosby.
Memperkenalkan empat dimensi manajemen mutu :
• Mutu : kesesuaian dengan kebutuhan.
• System pencapaian mutu : pendekatan rasional untuk mencegah cacat atau kesalahan.
• Standar performansi : standar performansi perusahaan atau organisasi yang mempunyai orientasi mutu adalah tidak ada keslahan (zero depect)
• Pengukuran : pengukuran performansi yang digunkaan adalah biaya mutu (biaya pemuangan dan pekerjaan ulang produk cacat, biaya persediaan, biaya inspeksi dan pengujian)
Selain memperkenalkan 14 langkah perbaikan mutu :
• Komitmen manajemen
• Tim perbaikan mutu
• Pengukuran mutu
• Biaya evaluasi mutu
• Kesadaran mutu
• Tindakan koreksi
• Dewan insidentil untuk program pencegahan cacat (zero depect)
• Pelatihan bagi supervise.
• Hari-hari yang bebas cacat (zero depect day)
• Menyusun sasaran atau tujuan
• Kesalahan mengebabkan adanya perubahan.
• Pengenalan
• Dewan mutu
• Kerjakan semua itu secara berulang
Joseph M. juran, Ph.D
Memperkenalkan dua proses mutu yang meliputi :
1. perencanaan mutu (Quality planning)
identifikasi pelanggan.
Menentukan kebutuhan pelanggan.
Mengembangkan karakteristik produk
Menyusun sasaran mutu
Mengembangkan proses mewnghasil produk sesuai karakteristik.
2. pengendalian mutu (Quality control) :
• memilih subjek atau dasar pengendalian.
• Memilih unit pengukuran
• Menyusun pengukuran
• Menyusun standar performansi
• Mengukur performansi yang sesungguhnya.
• Menginterretasikan perbedaan antara standar dengan data nyat
• Mengambil tindakan atas perbedaan tersebut.
Perspektif mutu menurut David A Garvin
• Performance : kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk.
• Feature : cirri khas produk yang membedakan dari produk lain yang merupakan karkateristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan baik bagi pelanggan.
• Reliability : kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan rusaknya rendah.
• Conformance : keseuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu atau sejauhmana karakteristik desain dan operasi memmenuhi standar yang telah ditetapkan.
• Durability : tingkat keawetan produk atau lama umur produk.
• Serviceability : kemudhaan produk itu bila akan diperbaiki atau kemudhaan memperoleh komponen produk tersebut.
• Aesthetic : keindhaan atau daya tarik produk tersebut.
• Perception : fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri.
KONSEP TOTAL QUALITY MANAGEMENT.
Tujuan utama : terjadi perubahan culture baru perusahaan antara lain :
• Dari kerahasiaan menjadi komunikasi terbuka antar seluruh anggota organisasi.
• Dari pengendaliaan menjadi pemberdayaan
• Dari inspeksi menjadi pencegahan
• Dari focus internal menajdi focus eksternal
• Dari biaya dan penjadwalan menjadi keseusian terhadap mutu
• Dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan secara terus mnerus.
• Dari hubungan yang tadinya sifatnya persiangan menjadi hubungan kerjasama.
• Dari pengalokasian dan melemparkan hal-hal yang tidak diketahui menjadi penyelesian sampai keakar-akarnya.
ELEMEN KRITIS TQM :
• Kepemimpinanan dan komitmen (leadership & comitment)
• Keterlibatan seluruh karyawan (full employee involvement)
• Perencanaan yang baik (good planing)
• Strategi pelaksanaan (implementation startegy)
• Pengukuran dan evaluasi (measurement & evaluation)
• Pengendalian dan perbaikan (control & improvement)
• Mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan. (achieving &maintaining standard of excellence)
Hambatan dalam Penerapan TQM
• Bila filosofi dipandang sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan waktu.
• Bila filosofi TQM diterapkan dalam suatu lingkungan yang birokratis
• Bila filosofi TQM dipandang sebagai suatu program yang dilaksanakan secara formal.
• Bila filosofi TQM dilaksanakan secara kaku
• Bila filosofi TQM dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil
• Bila filosofi TQM dipnadang sebagi hanya dilakukan untuk sekelompok orang ahli atau spesialis.
BAB III
Kesimpulan
Manajemen di seluruh dunia menjadi pemikiran pokok dan kompetitif. Jika suatu perusahaan ingin perusahaannya memperoleh laba, dapat berjalan lancer dan dapat tetap bertahan di Dunia bisnis mereka harus benar – benar memikirkan secara matang cara kerja, tenaga kerja dll dalam memanajemen perusahaan tersebut. Mereka harus dapat menerima masukan – masukan dari konsumen atau pihak – pihak yang terkait dan harus dapat mempelajari inti – inti manajemen yang baik, agar perusahaan mereka terus berkembang di masa yang akan datang.
Selain itu perlu memperhatikan aspek-aspek pendudukung yaitu adalah: 1. Mutu atau kualitas sesuatu yang yang dapat disempurnakan dan memiliki nilai yang bisa ditawarkan kepada konsumen (Masaaki Imai). Sehingga produk yang kita jual dapat diterima oleh masyarakat 2. Konsep total quality management yang menekankan pada perbaikan manajemen perusahaan yang mengingkat kedalam sehingga kualitas SDM dan Produk yang dihasilkan menjadi lebih baik.
Saran
Untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi juga management yang baik perlu terjalin kerjasama yang baik antara SDM ( sumber daya manusia ) juga bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Pemilihan supplier dan tenaga kerja yang handal perlu di lakukan juga management perusahaan tersebut harus terorganisir dengan baik, juga kesejahteraan karyawan perlu diperhatian demi terciptannya management yang baik.
PENDAHULUAN
Persaingan di Indonesia maupun di Dunia, dewasa ini tampak sedang meningkat. Hal ini menyebabkan manajemen di seluruh dunia menjadi pemikiran pokok dan kompetitif. Jika suatu perusahaan ingin perusahaannya memperoleh laba, dapat berjalan lancer dan dapat tetap bertahan di Dunia bisnis mereka harus benar – benar memikirkan secara matang cara kerja, tenaga kerja dll dalam memanajemen perusahaan tersebut. Mereka harus dapat menerima masukan – masukan dari konsumen atau pihak – pihak yang terkait dan harus dapat mempelajari inti – inti manajemen yang baik, agar perusahaan mereka terus berkembang di masa yang akan datang.
Bagi pengusaha yang bekerja di Negara – Negara yang ekonominya yang sedang berkembang, diharuskan memiliki manajemen atau cara kerja yang efisien, dan memiliki strategi pemasaran untuk menembus dinding persaingan yang sedang meningkat pada saat ini.
Berdasarkan pernyataan – pernyataan yang tertera diatas, penulis ingin mengetahui seluk beluk pemasaran dari Pemastian Mutu dan Strategi Pemanfaatan Faktor – faktor Produksi Dalam Perusahaan.
1.1 Pembatasan Masalah
Pada penulisan ini penulis membatasi masalah pada latar belakang dan permasalahan.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan dan pembatasan masalah diatas perumusan masalah penulisan adalah sebagai berikut :
1. Definisi Manajemen Mutu
2. Perkembangan Manajemen Mutu
3. Model Manajemen Mutu Menurut Para Ahli
4.
1.3 Tujuan Penulisan
Tugas ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah didapat dalam proses mengajar di suatu lembaga pendidikan tentang seluk – beluk pemasaran dari suatu perusahaan – perusahaan terbesar dalam tingkat nasional maupun internasional.
1.4 Metode Pengumpulan Data
Data – data dikumpulkan melalui media cetak dan elektronik. Seperti : Buku, Internet dll.
1.5 Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
1.1 Pembatasan Masalah
1.2 Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penulisan
1.4 Metode Pengumpulan Data
1.5 Sistematika Penulisan
Bab II : Pembahasan
II.1 Arti dan tujuan Pengawasan Kualitas
II.2 Pandangan konsumen atas Mutu
II.3 Pelaksanaan Pengawasan Kualitas
Bab III : Kesimpulan dan Saran
Bab IV : Referensi
BAB II
Pembahasan
II.1 Definisi Mutu/Kualitas (Quality)
MUTU/KUALITAS:
• sesuatu yang yang dapat disempurnakan dan memiliki nilai yang bisa ditawarkan kepada konsumen (Masaaki Imai).
• Kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. (J.M.Juran)
• Kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability dan cost effectiveness.(Crosby)
• “Suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan,orang,proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. (David L.Goetsch dan Stanley David)
• Keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dintakan secara tegas maupun tersamar. (ISO 8402 & SNI 19-8402-1991)
ISTILAH LAIN :
• Kendali mutu : cara untuk memproduksi barang dan jasa secara ekonomis sesuai dengan keinginan pelanggan.
• Gugus kendali mutu : suatu kelompok kecil yang dengan sukarela melaksnakaan kegiatan pengendalian mutu ditempat kerja yang melakukan pekerjaannya secara berkesinambungan sebagai bagian dari program di seluruh perusahaan dibidang pengendalian mutu, pengembangan diri, pendidikan bersama, pengendalian arus dan penyempurnaan ditempat kerja.
• Pemastian mutu : menjamin bahwa mutu produk memuaskan, dapat dipercaya tetapi ekonomis bagi pelanggan.
• Penyebaran mutu :teknik untuk menyebarkan persyaratan pelanggan kedalam desain karakteristik dan menyebarkan kedalam sub-sistem seperti komponen, suku cadang dan proses produksi.
• Manajemen jepang Mutu diistilahkan KAIZEN sesuatu yang yang bisa “disempurnakan” secara berkesinambungan sehingga identik dengan istilah kendali mutu, pengendalian mutu statistical, gugus kendali mutu.
II.2 Perkembangan Manajemen mutu
Masa pertama (70-an)
1. Pasar berkembang dengan pesat
2. konsumen semakin kritis terhadap produk
3. SDM murah dan berlimpah, tetapi sedikit sekali tingkat kualitasnya.
4. kepercayaan bahwa sukses dengan produk yang dieprbaiki dapat memperbaiki kelambanan operasional tradisional
5. Mananjemen lebih mengutamakan peningkatan penjualan daripada penguranagan biaya.
Situasi baru (200-an)
1. peningkatan tajam biaya material, energi dan karyawan.
2. sarana produksi yang melebihi kapasitas
3. Peningkatan persaingan antar perusahaan dengan pasar yang jenuh
4. Perubahan nilai pelanggan yang menuntut mutu yang lebih baik.
5. Kecenderungan untuk lebih cepat yang memperkenalkan produk baru
6. Kecenderungan untuk menurunkan titik inpas
II.3 Model Manajemen mutu menurut para ahli :
Menurut Philip B. Crosby.
Memperkenalkan empat dimensi manajemen mutu :
• Mutu : kesesuaian dengan kebutuhan.
• System pencapaian mutu : pendekatan rasional untuk mencegah cacat atau kesalahan.
• Standar performansi : standar performansi perusahaan atau organisasi yang mempunyai orientasi mutu adalah tidak ada keslahan (zero depect)
• Pengukuran : pengukuran performansi yang digunkaan adalah biaya mutu (biaya pemuangan dan pekerjaan ulang produk cacat, biaya persediaan, biaya inspeksi dan pengujian)
Selain memperkenalkan 14 langkah perbaikan mutu :
• Komitmen manajemen
• Tim perbaikan mutu
• Pengukuran mutu
• Biaya evaluasi mutu
• Kesadaran mutu
• Tindakan koreksi
• Dewan insidentil untuk program pencegahan cacat (zero depect)
• Pelatihan bagi supervise.
• Hari-hari yang bebas cacat (zero depect day)
• Menyusun sasaran atau tujuan
• Kesalahan mengebabkan adanya perubahan.
• Pengenalan
• Dewan mutu
• Kerjakan semua itu secara berulang
Joseph M. juran, Ph.D
Memperkenalkan dua proses mutu yang meliputi :
1. perencanaan mutu (Quality planning)
identifikasi pelanggan.
Menentukan kebutuhan pelanggan.
Mengembangkan karakteristik produk
Menyusun sasaran mutu
Mengembangkan proses mewnghasil produk sesuai karakteristik.
2. pengendalian mutu (Quality control) :
• memilih subjek atau dasar pengendalian.
• Memilih unit pengukuran
• Menyusun pengukuran
• Menyusun standar performansi
• Mengukur performansi yang sesungguhnya.
• Menginterretasikan perbedaan antara standar dengan data nyat
• Mengambil tindakan atas perbedaan tersebut.
Perspektif mutu menurut David A Garvin
• Performance : kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk.
• Feature : cirri khas produk yang membedakan dari produk lain yang merupakan karkateristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan baik bagi pelanggan.
• Reliability : kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan rusaknya rendah.
• Conformance : keseuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu atau sejauhmana karakteristik desain dan operasi memmenuhi standar yang telah ditetapkan.
• Durability : tingkat keawetan produk atau lama umur produk.
• Serviceability : kemudhaan produk itu bila akan diperbaiki atau kemudhaan memperoleh komponen produk tersebut.
• Aesthetic : keindhaan atau daya tarik produk tersebut.
• Perception : fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri.
KONSEP TOTAL QUALITY MANAGEMENT.
Tujuan utama : terjadi perubahan culture baru perusahaan antara lain :
• Dari kerahasiaan menjadi komunikasi terbuka antar seluruh anggota organisasi.
• Dari pengendaliaan menjadi pemberdayaan
• Dari inspeksi menjadi pencegahan
• Dari focus internal menajdi focus eksternal
• Dari biaya dan penjadwalan menjadi keseusian terhadap mutu
• Dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan secara terus mnerus.
• Dari hubungan yang tadinya sifatnya persiangan menjadi hubungan kerjasama.
• Dari pengalokasian dan melemparkan hal-hal yang tidak diketahui menjadi penyelesian sampai keakar-akarnya.
ELEMEN KRITIS TQM :
• Kepemimpinanan dan komitmen (leadership & comitment)
• Keterlibatan seluruh karyawan (full employee involvement)
• Perencanaan yang baik (good planing)
• Strategi pelaksanaan (implementation startegy)
• Pengukuran dan evaluasi (measurement & evaluation)
• Pengendalian dan perbaikan (control & improvement)
• Mencapai dan mempertahankan standar kesempurnaan. (achieving &maintaining standard of excellence)
Hambatan dalam Penerapan TQM
• Bila filosofi dipandang sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan waktu.
• Bila filosofi TQM diterapkan dalam suatu lingkungan yang birokratis
• Bila filosofi TQM dipandang sebagai suatu program yang dilaksanakan secara formal.
• Bila filosofi TQM dilaksanakan secara kaku
• Bila filosofi TQM dipandang tidak berhubungan dengan orang atau personil
• Bila filosofi TQM dipnadang sebagi hanya dilakukan untuk sekelompok orang ahli atau spesialis.
BAB III
Kesimpulan
Manajemen di seluruh dunia menjadi pemikiran pokok dan kompetitif. Jika suatu perusahaan ingin perusahaannya memperoleh laba, dapat berjalan lancer dan dapat tetap bertahan di Dunia bisnis mereka harus benar – benar memikirkan secara matang cara kerja, tenaga kerja dll dalam memanajemen perusahaan tersebut. Mereka harus dapat menerima masukan – masukan dari konsumen atau pihak – pihak yang terkait dan harus dapat mempelajari inti – inti manajemen yang baik, agar perusahaan mereka terus berkembang di masa yang akan datang.
Selain itu perlu memperhatikan aspek-aspek pendudukung yaitu adalah: 1. Mutu atau kualitas sesuatu yang yang dapat disempurnakan dan memiliki nilai yang bisa ditawarkan kepada konsumen (Masaaki Imai). Sehingga produk yang kita jual dapat diterima oleh masyarakat 2. Konsep total quality management yang menekankan pada perbaikan manajemen perusahaan yang mengingkat kedalam sehingga kualitas SDM dan Produk yang dihasilkan menjadi lebih baik.
Saran
Untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi juga management yang baik perlu terjalin kerjasama yang baik antara SDM ( sumber daya manusia ) juga bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Pemilihan supplier dan tenaga kerja yang handal perlu di lakukan juga management perusahaan tersebut harus terorganisir dengan baik, juga kesejahteraan karyawan perlu diperhatian demi terciptannya management yang baik.
SIM 2 Normalisasi
NORMALISASI
Pengertian Normalisasi
Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data kedalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi.
Tujuan dari normalisasi
a. Untuk menghilangkan kerangkapan data
b. Untuk mengurangi kompleksitas
c. Untuk mempermudah pemodifikasian data
Tahapan Normalisasi
Ketergantungan Fungsional
Definisi :
Atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional pada atribut X (R.X ---> R.Y), jika dan hanya jika setiap nilai X pada relasi R mempunyai tepat satu nilai Y pada R.
Misal, terdapat skema database Pemasok-barang :
Pemasok (No-pem, Na-pem)
Tabel Pemasok barang
Ketergantungan fungsional dari tabel Pemasok barang adalah :
No-pem ---> Na-pem
Ketergantungan Fungsional Penuh
Definisi :
Atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional penuh pada atribut X pada relasi R, jika Y tidak tergantung pada subset dari X ( bila X adalah kegabungan)
Contoh :
Kirim barang ( No-pem, Na-pem, No-bar, Jumlah)
Ketergantungan Transitif
Definisi :
Atribut Z pada relasi R dikatakan tergantung transitif pada atribut X, jika atribut Y tergantung pada atribut X pada relasi R dan atribut Z tergantung pada atribut Y pada relasi R. ( X àY, Y àZ, maka X àZ )
Contoh :
Ketergantungan transitif :
No-pem à Kode-kota
Kode-kota à Kota , maka
No-pem à Kota
Proses normalisasi
Proses perancangan basis data dapat dimulai dari dokumen dasar yang dipakai dalam sistem sesungguhnya. Kadang-kadang basis data dibentuk dari sistem nyata yang mempunyai bentuk masih belum menggambarkan entitas-entitas secara baik. Sebagai contoh basis data yang dibangun dari daftar faktur pembelian sebagai berikut :
Langkah Pertama
Bentuklah menjadi tabel Un-Normalized, dengan mencantumkan semua field data yang ada.
Menuliskan semua data yang akan direkam, bagian yang doubel tidak perlu dituliskan. Terlihat record-record yang tidak lengkap, sulit untuk membayangkan bagaimana bentuk record yang harus dibentuk untuk merekam data tersebut.
Langkah Kedua
Ubahlah menjadi bentuk Normal Kesatu dengan memisahkan data pada field-field yang tepat dan bernilai atomik, juga seluruh record harus lengkap datanya. Bentuk file masih flat.
Dengan bentuk Normal Kesatu ini telah dapat dibuat satu file dengan 11 field yaitu No faktur, Kode Suplier, Nama Suplier, Kode Barang, Nama Barang, Tanggal, Jatuh Tempo, Quntity, Harga, Jumlah, Total.
Namun bentuk Normal Kesatu ini mempunyai banyak kelemahan diantaranya yaitu :
• Penyisipan data
Kode Suplier dan Nama Suplier tidak bisa ditambahkan tanpa adanya transaksi pembelian.
• Penghapusan data
Jika salah satu record dihapus maka semua data yang ada di situ akan terhapus juga.
• Pengubahan data
Data suplier ditulis berkali-kali (Kode dan Nama). Jika suatu saat terjadi perubahan Nama suplier maka harus mengganti semua record yang ada data supliernya. Bila tidak maka akan terjadi inkonsistensi.
• Redundansi
Field jumlah merupakan redundansi karena setiap harga dikalikan kuantitas hasilnya adalah jumlah, sehingga field ini dapat dibuang. Bila tidak maka dapat mengakibatkan inkonsistensi jika terjadi perubahan harga.
Langkah Ketiga
Pembentukan Normal Kedua dengan mencari field kunci yang dapat dipakai sebagai patokan dalam pencarian dan yang mempunyai sifat yang unik. Melihat kondisi dari permasalahn faktur di atas dapat diambil kunci kandidat sbb :
No faktur
Kode Suplier
Kode Barang
Buatlah tiga tabel dengan kunci tersebut, lihatlah kebergantungan fungsional field lain terhadap kunci, maka didapatkan tabel sebagai berikut :
Dengan pemecahan seperti di atas maka sebagian dari pertanyaan pengujian pada bentuk normal kesatu yaitu masalah penyisipan, penghapusan dan pengubahan dapat dijawab. Data suplier dapat ditambahkan kapan saja tanpa harus ada transaksi pembelian. Namun permasalahan masih ada yaitu pada tabel nota.
Field Kuantitas dan Harga tidak bergantung peenuh pada kunci primer nomor nota, ia juga bergantung fungsi pada kode barang. Hal ini disebut sebagai kebergantungan yang transitif dan harus dipisahkan dari tabel.
M = redundansi masih terjadi, yaitu setiap kali satu nota yang terdiri dari 5 macam barang yang dibeli maka 5 kali pula nota dituliskan ke nomor nota, tanggal nota, tempo dan total. Ini harus dipisahkan bila terjadi penggandaan tulisan yang berulang-ulang.
Langkah Ke 4
Bentuk normal ketiga mempunyai syarat setiap tabel tidak mempunyai field yang bergantung transitif, harus bergantung penuh pada kunci utama. Maka terbentuklah tabel sebagai berikut :
Langkah Ke-5
Pengujian di sini untuk memastikan kebenaran isi tabel dan hubungan antara tabel tersebut. Ujian bahwa setiap tabel haruslah punya hubungan dengan tabel yang lainnya. Bila tidak ada penghubungan antar tabel maka dapat dikatakan perancangan untuk membuat satu basis data adalah gagal.
Langkah Ke-6 Relasi Antar tabel
Gambarkan hubungan relasi antar file yang ada sebagai berikut :
Pengertian relasi di atas adalah
Satu supplier punya banyak nota
Nota punya relasi dengan suplier bukan sebaliknya suplier punya relasi terhadap nota.
Satu nota punya banyak transaksi barang
Satu barang terjadi beberapa kali transaksi pembelian barang.
Langkah Ke-7
Permasalahan di atas hanya terbatas pada satu dokumen Faktur pembelian barang, padahal pada kenyataannya tentu faktur tersebut mempunyai dokumen pelengkap misalnya nota penjualan barang, laporan stok barang, laporan penjualan, laporan pembelian dan masih banyak lagi laporan dan dokumen data enty lainya.
Dengan langkah-langkah perancangan seperti di atas maka diperoleh field-field untuk melengkapi tabel-tabel yang ada dalam satu basis data. Misalnya tabel barang dengan bertambahnya field yang lain menjadi :
1. Bentuk Normal Kesatu (1 NF / First Normal Form)
Bentuk Bentuk Normal Kesatu mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file flat, data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field berupa “atomic value”. Tidak ada set atribut yang berulang ulang atau atribut bernilai ganda (multi value). Tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan data yang mempunyai arti mendua. Hanya satu arti saja dan juga bukanlah pecahan kata kata sehingga artinya lain.
Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.
Contoh :
Kelas (Kode Kelas, Nama Kelas, Pengajar)
Ini merupakan bentuk 1NF karena tidak ada yang berganda dan tiap atribut satu pengetian yang tunggal
Contoh Data
Mahasiswa (NPM, Nama, Dosen Wali, Semester1, Semester2 Semester3)
Mahasiswa yang punya NPM, Nama, Dosen Wali mengikuti 3 mata kuliah. Di sini ada perulangan semester sebanyak 3 kali. Bentuk seperti ini bukanlah 1NF.
2. Bentuk Normal Kedua (2NF)
Bentuk Normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk Normal Kesatu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama, sehingga untuk membentuk Normal Kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Dari contoh relasi mahasiswa pada bentuk Normal Kesatu, terlihat bahwa kunci utama adalah NPM. Nama Mahasiswa dan Dosen Wali bergantung pada NPM, Tetapi Kode Semester bukanlah fungsi dari Mahasiswa maka file siswa dipecah menjadi 2 relasi yaitu :
Relasi Mahasiswa
Dan
Relasi Ambil Kuliah
3. Bentuk Normal Ketiga (3NF)
Untuk menjadi bentuk Normal Ketiga maka relasi haruslah dalam bentuk Normal Kedua dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif. Artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada kunci primer secara menyeluruh. Contoh pada bentuk Normal kedua di atas termasuk juga bentuk Normal Ketiga karena seluruh atribut yang ada di situ bergantung penuh pada kunci primernya.
Boyce-Codd Normal Form (BNCF)
Boyce-Codd Normal Form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk Normal ketiga. Untuk menjadi BNCF, relasi harus dalam bentuk Normal Kesatu dan setiap atribut dipaksa bergantung pada fungsi pada atribut super key.
Pada contoh dibawah ini terdapat relasi Seminar, Kunci Primer adalah NPM + Seminar. Siswa boleh mengambil satu atau dua seminar. Setiap seminar membutuhkan 2 pembimbing dan setiap siswa dibimbing oleh salah satu diantara 2 pembimbing seminar tersebut. Setiap pembimbing hanya boleh mengambil satu seminar saja. pada contoh ini NPM dan Seminar menunjukkan seorang Pembimbing.
Relasi Seminar
Bentuk Relasi Seminar adalah bentuk Normal Ketiga, tetapi tidak BCNF karena Kode Seminar masih bergantung fungsi pada Pembimbing, jika setiap Pembimbing dapat mengajar hanya satu seminar. Seminar bergantung pada satu atribut bukan super key seperti yang disayaratakan oleh BCNF. Maka relasi Seminar harus dipecah menjadi dua yaitu :
Contoh kasus
Bentuk normal pertama (BNI)
Tabel Contoh atribut jamak yaitu alamat
kode_plg Nama_plg Alamat1 Alamat2 alamat …
P-101 Kirana Deresan II no 23 Perumahan no
P-102 Karisma Karang Nangka II no 199
…
Gambar Diagram E-R dengan entity alamat
Gambar Diagram E-R dengan entity penyalur
Gambar Diagram Skema BNI
Gambar Diagram E-R yang telah memenuhi BNII
Gambar Diagram Skema BNII
Gambar Skema Diagram BNII dengan tambahan atribut pada entity barang
Gambar Diagram E-R yang telah memenuhi BNIII
Gambar Skema Diagram BNIII
Tabel pelanggan
Kode_plg nama_plg Alamat
P-101 Kirana Deresan II no 23
P-102 Karisma Karang Nangka II no 199
P-103
P-104 Lutfi Gendeng no 642
P-105 Qornain Gendeng no 642
P-106 Ambarukmo ….
Tabel barang
kode_brg nama_brg tipe_brg
B-101 pena alat tulis
B-102 pensil 2B alat tulis
B-103 penghapus alat tulis
B-104 penggaris alat tulis
B-201 batere nasional batu batere
B-202 batere alkalin batu batere
B-301 MILO 300 g Susu
B-302 MILO 600 g Susu
Tabel penyalur
Kode_pyl nama_pyl Alamat
S-11 Indo Grosir Jl.Magelang no …
S-12 Indo Maret Jl. Magelang no …
S-13 Pamela Jl. Kusuma Negara no …
S-14 WS Jl. Wonosari no …
Tabel info
No_info Kode_brg kadaluarsa Harga dasar Persen_laba discount persediaan
1 B-101 null 3000 1.2 0.1 50
2 B-102 null 1000 1.2 0.1 75
3 B-103 null 1000 1.2 0.1 30
4 B-104 null 2500 1.2 0.1 10
5 B-201 null 1000 1.2 0.1 25
6 B-202 null 2000 1.2 0.1 15
7 B-301 2007 13000 1.1 0.03 5
8 B-301 2009 13000 1.1 0.03 10
Pengertian Normalisasi
Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data kedalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi.
Tujuan dari normalisasi
a. Untuk menghilangkan kerangkapan data
b. Untuk mengurangi kompleksitas
c. Untuk mempermudah pemodifikasian data
Tahapan Normalisasi
Ketergantungan Fungsional
Definisi :
Atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional pada atribut X (R.X ---> R.Y), jika dan hanya jika setiap nilai X pada relasi R mempunyai tepat satu nilai Y pada R.
Misal, terdapat skema database Pemasok-barang :
Pemasok (No-pem, Na-pem)
Tabel Pemasok barang
Ketergantungan fungsional dari tabel Pemasok barang adalah :
No-pem ---> Na-pem
Ketergantungan Fungsional Penuh
Definisi :
Atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional penuh pada atribut X pada relasi R, jika Y tidak tergantung pada subset dari X ( bila X adalah kegabungan)
Contoh :
Kirim barang ( No-pem, Na-pem, No-bar, Jumlah)
Ketergantungan Transitif
Definisi :
Atribut Z pada relasi R dikatakan tergantung transitif pada atribut X, jika atribut Y tergantung pada atribut X pada relasi R dan atribut Z tergantung pada atribut Y pada relasi R. ( X àY, Y àZ, maka X àZ )
Contoh :
Ketergantungan transitif :
No-pem à Kode-kota
Kode-kota à Kota , maka
No-pem à Kota
Proses normalisasi
Proses perancangan basis data dapat dimulai dari dokumen dasar yang dipakai dalam sistem sesungguhnya. Kadang-kadang basis data dibentuk dari sistem nyata yang mempunyai bentuk masih belum menggambarkan entitas-entitas secara baik. Sebagai contoh basis data yang dibangun dari daftar faktur pembelian sebagai berikut :
Langkah Pertama
Bentuklah menjadi tabel Un-Normalized, dengan mencantumkan semua field data yang ada.
Menuliskan semua data yang akan direkam, bagian yang doubel tidak perlu dituliskan. Terlihat record-record yang tidak lengkap, sulit untuk membayangkan bagaimana bentuk record yang harus dibentuk untuk merekam data tersebut.
Langkah Kedua
Ubahlah menjadi bentuk Normal Kesatu dengan memisahkan data pada field-field yang tepat dan bernilai atomik, juga seluruh record harus lengkap datanya. Bentuk file masih flat.
Dengan bentuk Normal Kesatu ini telah dapat dibuat satu file dengan 11 field yaitu No faktur, Kode Suplier, Nama Suplier, Kode Barang, Nama Barang, Tanggal, Jatuh Tempo, Quntity, Harga, Jumlah, Total.
Namun bentuk Normal Kesatu ini mempunyai banyak kelemahan diantaranya yaitu :
• Penyisipan data
Kode Suplier dan Nama Suplier tidak bisa ditambahkan tanpa adanya transaksi pembelian.
• Penghapusan data
Jika salah satu record dihapus maka semua data yang ada di situ akan terhapus juga.
• Pengubahan data
Data suplier ditulis berkali-kali (Kode dan Nama). Jika suatu saat terjadi perubahan Nama suplier maka harus mengganti semua record yang ada data supliernya. Bila tidak maka akan terjadi inkonsistensi.
• Redundansi
Field jumlah merupakan redundansi karena setiap harga dikalikan kuantitas hasilnya adalah jumlah, sehingga field ini dapat dibuang. Bila tidak maka dapat mengakibatkan inkonsistensi jika terjadi perubahan harga.
Langkah Ketiga
Pembentukan Normal Kedua dengan mencari field kunci yang dapat dipakai sebagai patokan dalam pencarian dan yang mempunyai sifat yang unik. Melihat kondisi dari permasalahn faktur di atas dapat diambil kunci kandidat sbb :
No faktur
Kode Suplier
Kode Barang
Buatlah tiga tabel dengan kunci tersebut, lihatlah kebergantungan fungsional field lain terhadap kunci, maka didapatkan tabel sebagai berikut :
Dengan pemecahan seperti di atas maka sebagian dari pertanyaan pengujian pada bentuk normal kesatu yaitu masalah penyisipan, penghapusan dan pengubahan dapat dijawab. Data suplier dapat ditambahkan kapan saja tanpa harus ada transaksi pembelian. Namun permasalahan masih ada yaitu pada tabel nota.
Field Kuantitas dan Harga tidak bergantung peenuh pada kunci primer nomor nota, ia juga bergantung fungsi pada kode barang. Hal ini disebut sebagai kebergantungan yang transitif dan harus dipisahkan dari tabel.
M = redundansi masih terjadi, yaitu setiap kali satu nota yang terdiri dari 5 macam barang yang dibeli maka 5 kali pula nota dituliskan ke nomor nota, tanggal nota, tempo dan total. Ini harus dipisahkan bila terjadi penggandaan tulisan yang berulang-ulang.
Langkah Ke 4
Bentuk normal ketiga mempunyai syarat setiap tabel tidak mempunyai field yang bergantung transitif, harus bergantung penuh pada kunci utama. Maka terbentuklah tabel sebagai berikut :
Langkah Ke-5
Pengujian di sini untuk memastikan kebenaran isi tabel dan hubungan antara tabel tersebut. Ujian bahwa setiap tabel haruslah punya hubungan dengan tabel yang lainnya. Bila tidak ada penghubungan antar tabel maka dapat dikatakan perancangan untuk membuat satu basis data adalah gagal.
Langkah Ke-6 Relasi Antar tabel
Gambarkan hubungan relasi antar file yang ada sebagai berikut :
Pengertian relasi di atas adalah
Satu supplier punya banyak nota
Nota punya relasi dengan suplier bukan sebaliknya suplier punya relasi terhadap nota.
Satu nota punya banyak transaksi barang
Satu barang terjadi beberapa kali transaksi pembelian barang.
Langkah Ke-7
Permasalahan di atas hanya terbatas pada satu dokumen Faktur pembelian barang, padahal pada kenyataannya tentu faktur tersebut mempunyai dokumen pelengkap misalnya nota penjualan barang, laporan stok barang, laporan penjualan, laporan pembelian dan masih banyak lagi laporan dan dokumen data enty lainya.
Dengan langkah-langkah perancangan seperti di atas maka diperoleh field-field untuk melengkapi tabel-tabel yang ada dalam satu basis data. Misalnya tabel barang dengan bertambahnya field yang lain menjadi :
1. Bentuk Normal Kesatu (1 NF / First Normal Form)
Bentuk Bentuk Normal Kesatu mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file flat, data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field berupa “atomic value”. Tidak ada set atribut yang berulang ulang atau atribut bernilai ganda (multi value). Tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan data yang mempunyai arti mendua. Hanya satu arti saja dan juga bukanlah pecahan kata kata sehingga artinya lain.
Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.
Contoh :
Kelas (Kode Kelas, Nama Kelas, Pengajar)
Ini merupakan bentuk 1NF karena tidak ada yang berganda dan tiap atribut satu pengetian yang tunggal
Contoh Data
Mahasiswa (NPM, Nama, Dosen Wali, Semester1, Semester2 Semester3)
Mahasiswa yang punya NPM, Nama, Dosen Wali mengikuti 3 mata kuliah. Di sini ada perulangan semester sebanyak 3 kali. Bentuk seperti ini bukanlah 1NF.
2. Bentuk Normal Kedua (2NF)
Bentuk Normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk Normal Kesatu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama, sehingga untuk membentuk Normal Kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Dari contoh relasi mahasiswa pada bentuk Normal Kesatu, terlihat bahwa kunci utama adalah NPM. Nama Mahasiswa dan Dosen Wali bergantung pada NPM, Tetapi Kode Semester bukanlah fungsi dari Mahasiswa maka file siswa dipecah menjadi 2 relasi yaitu :
Relasi Mahasiswa
Dan
Relasi Ambil Kuliah
3. Bentuk Normal Ketiga (3NF)
Untuk menjadi bentuk Normal Ketiga maka relasi haruslah dalam bentuk Normal Kedua dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif. Artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada kunci primer secara menyeluruh. Contoh pada bentuk Normal kedua di atas termasuk juga bentuk Normal Ketiga karena seluruh atribut yang ada di situ bergantung penuh pada kunci primernya.
Boyce-Codd Normal Form (BNCF)
Boyce-Codd Normal Form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk Normal ketiga. Untuk menjadi BNCF, relasi harus dalam bentuk Normal Kesatu dan setiap atribut dipaksa bergantung pada fungsi pada atribut super key.
Pada contoh dibawah ini terdapat relasi Seminar, Kunci Primer adalah NPM + Seminar. Siswa boleh mengambil satu atau dua seminar. Setiap seminar membutuhkan 2 pembimbing dan setiap siswa dibimbing oleh salah satu diantara 2 pembimbing seminar tersebut. Setiap pembimbing hanya boleh mengambil satu seminar saja. pada contoh ini NPM dan Seminar menunjukkan seorang Pembimbing.
Relasi Seminar
Bentuk Relasi Seminar adalah bentuk Normal Ketiga, tetapi tidak BCNF karena Kode Seminar masih bergantung fungsi pada Pembimbing, jika setiap Pembimbing dapat mengajar hanya satu seminar. Seminar bergantung pada satu atribut bukan super key seperti yang disayaratakan oleh BCNF. Maka relasi Seminar harus dipecah menjadi dua yaitu :
Contoh kasus
Bentuk normal pertama (BNI)
Tabel Contoh atribut jamak yaitu alamat
kode_plg Nama_plg Alamat1 Alamat2 alamat …
P-101 Kirana Deresan II no 23 Perumahan no
P-102 Karisma Karang Nangka II no 199
…
Gambar Diagram E-R dengan entity alamat
Gambar Diagram E-R dengan entity penyalur
Gambar Diagram Skema BNI
Gambar Diagram E-R yang telah memenuhi BNII
Gambar Diagram Skema BNII
Gambar Skema Diagram BNII dengan tambahan atribut pada entity barang
Gambar Diagram E-R yang telah memenuhi BNIII
Gambar Skema Diagram BNIII
Tabel pelanggan
Kode_plg nama_plg Alamat
P-101 Kirana Deresan II no 23
P-102 Karisma Karang Nangka II no 199
P-103
P-104 Lutfi Gendeng no 642
P-105 Qornain Gendeng no 642
P-106 Ambarukmo ….
Tabel barang
kode_brg nama_brg tipe_brg
B-101 pena alat tulis
B-102 pensil 2B alat tulis
B-103 penghapus alat tulis
B-104 penggaris alat tulis
B-201 batere nasional batu batere
B-202 batere alkalin batu batere
B-301 MILO 300 g Susu
B-302 MILO 600 g Susu
Tabel penyalur
Kode_pyl nama_pyl Alamat
S-11 Indo Grosir Jl.Magelang no …
S-12 Indo Maret Jl. Magelang no …
S-13 Pamela Jl. Kusuma Negara no …
S-14 WS Jl. Wonosari no …
Tabel info
No_info Kode_brg kadaluarsa Harga dasar Persen_laba discount persediaan
1 B-101 null 3000 1.2 0.1 50
2 B-102 null 1000 1.2 0.1 75
3 B-103 null 1000 1.2 0.1 30
4 B-104 null 2500 1.2 0.1 10
5 B-201 null 1000 1.2 0.1 25
6 B-202 null 2000 1.2 0.1 15
7 B-301 2007 13000 1.1 0.03 5
8 B-301 2009 13000 1.1 0.03 10
sejarah perekonomian indonesia
SEBELUM KEMERDEKAAN
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. a.Hak mencetak uang
2. b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. c.Hak menyatakan perang dan damai
4. d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
1. 5. 1. Program JPS dan OPK
Program JPS (jaring Pengaman Sosial) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pada masa krisis ekonomi. Diantaranya ditujukan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, yang diikuti dengan program lainnya, baik dari LSM lokal maupun dari lembaga keuangan internasional. Beberapa diantaranya masih berlangsung sampai sekarang, walaupun telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan pergantian orientasi.
Salah satu contohnya adalah OPK (Operasi Pasar Khusus) yakni bantuan pangan yang dioperasionalkan sejak tahun 1998 sebagai bagian dari program JPS dalam rangka meminimalisasi dampak krisis ekonomi. Pada tahun 2001, dengan tujuan untuk mempertajam penetapan sasaran, program ini berubah nama menjadi Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin).
1. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) / SLT (Subsidi Langsung Tunai)
Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 lalu. BLT/SLT ini disalurkan secara langsung dan tunai melalui cabang-cabang PT Pos Indonesia, dengan alokasi anggaran untuk setiap rumah tangga miskin mendapatkan jatah Rp 100.000,00 per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali[2].
Sejak kuartal ketiga tahun 2006, program tersebut sudah berakhir dan akan digantian dengan program CCT (Conditional Cash Transfer) atau bantuan dana tunai bersyarat yang berada di bawah penanganan langsung Departemen Sosial RI.
1. Program P4K (Pembinaan Pendapatan Petani Nelayan Kecil)
Program P4K ini merupakan program hasil kerjasama Departemen Pertanian dengan BRI yang dimulai sejak tahun 1979-2005. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah tumbuh dan berkembangnya KPK (Kelompok Petani-nelayan Kecil), dimana mereka diupayakan untuk menjadi kelompok mandiri yang ditandai dengan pengurus dan anggota yang aktif, dana bersama yang terus berkembang, dan terintegrasikannya program P4K ke dalam program pembangunan daerah. Namun demikian, dari berbagai literatur dan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya pedoman mengenai bagaimana indikator-indikator keberhasilan tersebut bisa tercapai dan bagaimana strategi pengakhiran programnya.
1. PPK dan P2KP
PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia , dan diluncurkan dalam kurun waktu 1998-1999 dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana perkotaan (P2KP) dan pedesaan (PPK)[4].
1. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan[8].
PNPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan melibatkan semua komponen masyarakat (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten, dinamis dan berkelanjutan. PNPM ini dilaksanakan dengan bertumpu pada asas desentralisasi dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat lokal untuk penanggulangan kemiskinan.
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
1. a.Hak mencetak uang
2. b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. c.Hak menyatakan perang dan damai
4. d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
1. 5. 1. Program JPS dan OPK
Program JPS (jaring Pengaman Sosial) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pada masa krisis ekonomi. Diantaranya ditujukan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, yang diikuti dengan program lainnya, baik dari LSM lokal maupun dari lembaga keuangan internasional. Beberapa diantaranya masih berlangsung sampai sekarang, walaupun telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan pergantian orientasi.
Salah satu contohnya adalah OPK (Operasi Pasar Khusus) yakni bantuan pangan yang dioperasionalkan sejak tahun 1998 sebagai bagian dari program JPS dalam rangka meminimalisasi dampak krisis ekonomi. Pada tahun 2001, dengan tujuan untuk mempertajam penetapan sasaran, program ini berubah nama menjadi Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin).
1. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) / SLT (Subsidi Langsung Tunai)
Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 lalu. BLT/SLT ini disalurkan secara langsung dan tunai melalui cabang-cabang PT Pos Indonesia, dengan alokasi anggaran untuk setiap rumah tangga miskin mendapatkan jatah Rp 100.000,00 per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali[2].
Sejak kuartal ketiga tahun 2006, program tersebut sudah berakhir dan akan digantian dengan program CCT (Conditional Cash Transfer) atau bantuan dana tunai bersyarat yang berada di bawah penanganan langsung Departemen Sosial RI.
1. Program P4K (Pembinaan Pendapatan Petani Nelayan Kecil)
Program P4K ini merupakan program hasil kerjasama Departemen Pertanian dengan BRI yang dimulai sejak tahun 1979-2005. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah tumbuh dan berkembangnya KPK (Kelompok Petani-nelayan Kecil), dimana mereka diupayakan untuk menjadi kelompok mandiri yang ditandai dengan pengurus dan anggota yang aktif, dana bersama yang terus berkembang, dan terintegrasikannya program P4K ke dalam program pembangunan daerah. Namun demikian, dari berbagai literatur dan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya pedoman mengenai bagaimana indikator-indikator keberhasilan tersebut bisa tercapai dan bagaimana strategi pengakhiran programnya.
1. PPK dan P2KP
PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia , dan diluncurkan dalam kurun waktu 1998-1999 dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana perkotaan (P2KP) dan pedesaan (PPK)[4].
1. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan[8].
PNPM ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan melibatkan semua komponen masyarakat (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten, dinamis dan berkelanjutan. PNPM ini dilaksanakan dengan bertumpu pada asas desentralisasi dimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat lokal untuk penanggulangan kemiskinan.
Langganan:
Postingan (Atom)
